PRODEO, POSBAKUM & PEDOMAN KEPANITERAAN

Written by Dicky Hageng Albarqy, S.T. on . Posted in Uncategorised

 PRODEO


  • Syarat-syarat Berperkara Secara Prodeo:

    1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan / permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:
      • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Banjar / Nagari / Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
      • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
    2. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus

  • Prosedur Berperkara Secara Prodeo :

    Prosedur Berperkara secara Prodeo adalah dengan melampirkan :

    1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan / permohonan secara tertulis atau lisan
    2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
    3. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
    4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
    5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.



  • Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

    1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
    2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cumacuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
    3. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
    4. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
    5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
    6. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

  • Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi :

    1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
    2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
    3. Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
    4. Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.:
    5. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
     

  • Rincian Biaya Prodeo Yang Dibebankan ke Negara :

    1. Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama, Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
      • Biaya Pemanggilan para pihak
      • Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
      • Biaya Sita Jaminan
      • Biaya Pemeriksaan Setempat
      • Biaya Saksi/Saksi Ahli
      • Biaya Eksekusi
      • Biaya Meterai
      • Biaya Alat Tulis Kantor
      • Biaya Penggandaan/Photo copy
      • Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
      • Biaya pengiriman berkas.
    2. Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
    3. Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.
     

POSBAKUM


  • Keberadaan Posbakum di Satuan Kerja

    Pengadilan Agama Polewali bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IAI-DDI Polewali Mandar menyediakan Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat Polewali Mandar unuk membantu para pihak berperkara yang tidak mampu membayar jasa Advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilita sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.

    Jam layanan Pos Bantuan Hukum di wilayah kantor Pengadilan Agama Polewali
    Senin - Kamis : 08.00 - 12.00 WITA
    Jumat : 08.00 - 11.00 WITA

    Surat Keputusan Penetapan Posbakum : [download]
    Surat Kesepakatan kerja  : [download]
     

  • Jenis Jasa Hukum dalam Pos Bantuan Hukum:

    1. Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
    2. Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
    3. Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama



  • Syarat Memperoleh Jasa dari Pos Bantuan Hukum:

    Syarat untuk mengajukan permohonan Pemberian Jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan :

    1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
    2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
    3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama



  • Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum:

    1. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
    2. Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
      • Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
      • Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
      • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
    3. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

  • Penerima Jasa Di Pos Bantuan Hukum


    Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.


  • Dasar Aturan Pos Bantuan Hukum

    Pengadilan Agama Polewali memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

    Pengadilan Agama Makassar menunjuk tim Pos Bantuan Hukum dari Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKaBH) IAI DDI Polewali Mandar sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/083/HK.05/SK/X/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Tim Pos Layanan Hukum Pada Pengadilan Agama Polewali Klas IB.

    <<DOWNLOAD DISINI>>

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN